Anak muda omset 5 milyar per bulan

System e-vote dalam hal efisiensi dan pempanfaatan teknologi Informasi

System e-vote  dalam hal efisiensi dan pempanfaatan teknologi Informasi

Mari berhitung …

Berapa biaya rata rata yangdikeluarkan untuk peserta penyoblos pemilu,

Dihitung dari mulai kertas , tinta, dan tektek bengek …

kira kira misalnya 100 ribu, 

jika di setiap tps ada 400 orang maka dana yang dibutuhkan sekitar  40. Juta

saya berandai andai jika dibuatkan alat yang bisa menggunakan baik e-ktp maupun sidik jari sebagai media loginnya, yang otomatis akan memunculkan sebuah layarpilihan caleg maupun capres, bahkan pilkada dan pemilihan lurah bisa menggunakan alat ini…

cara kerja alat ini sangat sederhana, persis seperti mesin ATM, hanya bermodal kartu atm dan password yang bisa digantikan dengan sidik jari , maka layar akan menampilkan pilihan …

alat tersebut sudah terkoneksi langsung dengan dataase kependudukan di seluruh Indonesia, jadi siapapun dimanapun bisa memilih dengan cepat, bahkan di tempat tempat kerja sekalipun.

Selanjutnya KPU membuat system android misalnya untuk bisa melakukan e-voting, dengan cara mamsukan sidik jadi dan nomor KTP,

Saya yakin biaya saksi saksi, biaya pengadaan alat, biaya kertas, biaya distribusi akan jauh lebih murah, bahkan untuk golput sekalipun bisa lebih minim,

Hardware akan login otomatis kedalam system KPU dengan tanda pengenal hadware ID masing masing, atau bisa juga nanti diatur loginnya oleh  team,

Selanjutnya …

Hardware tersebut akan muncul bahwa hardare tersebut diperuntukan untuk desa mana atau kecamatan mana ….

Lalu bagaimana jika ada pemilkada atau pilgub, sudah jelas sangat bisa…

KPU daerah akan mensettig, bahwa  pada hari sekian jam sekian pemilihan dimulai dan data bisa di akses …

Begitupula dengan penduduk yang sedang meninggalkan daerahnya dengan alas an berbisnis atau apapun,

Bisa memilih dimanapun dia berada , karena DPT ditentukan berdasarkan NIK,

Missal Saya bisa memilih gubernur  jawa barat dari hardware yang ada di jawa timur,

Karena NIK saya terdeteksi NIK jawa  barat,

Jadi jangan diaggap alat ini hanya dipakai lima tahun sekali, justeru alat ini bisa dipakai kapan saja ….

Lalu bagaimana system validasi di daerah?

Sudah tidak perlu lagi,,,,,,,

Karena data akan langsung terecord di pusat….

Tinggal …

Bagaimana bagian system informasi dan teknologi bekerja secara maksimal,

Membangun super database yang diakses rame rame bisa down…

Transaksi ratusan juta record bahkan jika dihitung berdasarkan koneksi client server bisa jadi milyaran dalam beberap jam saja …..

Bagaimana system itu tidak bisa dihack dan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang iseng,

Bagaiaman data itu benar benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,

Bagaimana warga yang ber KTP ganda bisa diminimalisir,

Bagaimana bagi warga yang belum punya e-ktp

Bagaimana para caleg dan lainnya pervaya akan system ini…

Saya rasa simulasi di sbeberapa desa, atau puluhan desa di Indonesia sambil menyebarkan hardware ini bisa dilakukan.

Ujung ujungnya kelak 5 tahun yang akan dating, jika ada pilpres atau pemilu akbar alat ini sudah bisa merata di seluruh Indonesia